Lubuklinggau,Detikgosumsel.com - Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau menjadi sorotan publik setelah muncul informasi terkait dugaan pembagian anggaran perjalanan dinas kepada hampir 80 media dan wartawan di wilayah Kota Lubuklinggau.
Informasi tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan pegiat transparansi anggaran daerah.
Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran perjalanan dinas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kedinasan disebut-sebut dialokasikan kepada sejumlah media
"kami pencairan baru sekali nak lebaran kemaren, la sudah bagi2 kawan media, skrng blm ado pencairan lagi,"
"dak cak nak ngato nyo kalo mmg cak itu kondisi nyo, lebaran kemaren la ayuk ejoke kawan2 media hampir 80 wong," Ujar nya Kadiskes lubuklingau
Ketika di tanya awak media mengenai uang dari mana untuk membagikan kepada 80 orang tersebut.
"duit perjalanan dinas laa cicip ke dikit2," Pungkasnya
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi secara rinci mengenai mekanisme, dasar penganggaran, serta jumlah penerima anggaran tersebut.
Sejumlah pihak meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih penggunaan dana yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Menaggapi hal tersebut, LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Tri Wahyudi
menyatakan bahwa jawaban tersebut justru memperlihatkan perlunya dilakukan pendalaman menyeluruh terhadap tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan Perjalanan Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kerja sama pemerintah daerah dengan media memang diperbolehkan selama memiliki dasar hukum, kontrak kerja sama yang jelas, serta output publikasi yang dapat diukur. Namun apabila menggunakan nomenklatur perjalanan dinas, maka penggunaannya harus sesuai ketentuan administrasi dan aturan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau belum memberikan keterangan resmi terkait kabar tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala dinas dan pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang berimbang.
Masyarakat berharap seluruh penggunaan anggaran pemerintah daerah dapat diawasi secara ketat demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan dana daerah digunakan sesuai kepentingan masyarakat luas. (Wahyu)